Pembangunan jaringan terpadu komunikasi data dengan Telepon  NIrkabel  ini   dipertimbangkan   berdasarkan  keterbatasan yang ada, khususnya untuk alat komunikasi di daerah yang masih terisolasi atau terpencil.

 TUJUAN  :

Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa audio dan fax secara real time on line antara kantor Bupati dengan Kantor dinas, instansi yang terkait, distrik dan daerah yang masih terisolasi ( belum ada sarana komunikasi ).

Sistem Informasi Manajemen Jaminan Kesehatan Daerah (SIM-JAMKESDA)

Pelaksanaan Otonomi Daerah mengedepankan pentingnya pelayanan terhadap masyarakat dalam arti ketersediaan dan kualitas. Berkaitan dengan hal itu, maka pelayanan terhadap jaminan sosial di bidang kesehatan pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu ditingkatkan kualitasnya, baik melalui debirokratisasi maupun deregulasi pelayanan, yang akan bermuara pada terciptanya pelayanan prima. Tersedianya pelayanan terhadap jaminan sosial di bidang kesehatan yang memadai dan berkualitas diyakini akan dapat meningkatkan keberaturan kehidupan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pada sisi yang lain, kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menyebabkan segala sesuatu menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan pelayanan terhadap jaminan sosial di bidang kesehatan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kemajuan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, dengan memanfaatkan TIK, proses administrasi dan pelaporan menjadi lebih mudah, akurat dan tidak menyita waktu.

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih mandiri. Mekanisme mengenai Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur wilayahnya, pemerintah daerah juga berhak mengelola sebagian besar keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah. Faktor keuangan adalah faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonominya. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan bentuk dan ragam kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan PAD lain yang sah.

Dalam konteks reformasi keuangan negara dan daerah telah disahkan        Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut secara jelas menyatakan, salah satunya, bahwa penguasaan dan pengelolaan terhadap BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) berada pada pemerintah daerah (dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota). Dengan kata lain, keberadaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini menegaskan bahwa posisi pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota) tidak lagi hanya sebagai penghasil dan penerima dana perimbangan dari pemerintah pusat atas BPHTB.

Kantor Bersama Samsat merupakan suatu wadah yang melaksanakan tugas secara bersama-sama dari 3 (tiga) instansi, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang, yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB), pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dewasa  ini, banyak Kantor Bersama Samsat pada kota/kabupaten di Indonesia telah melakukan berbagai perubahan secara mendasar terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Seiring adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang sering disebut dengan “good governance”, menuntut setiap aparatur harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada masyarakat.

Pada sisi yang lain, perkembangan teknologi  komputer  sudah  semakin maju sehingga hampir di banyak kantor pemerintahan  maupun  swasta menggunakan  teknologi canggih  ini untuk mempermudah pekerjaan mereka. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer tersebut, pada saat ini, Kantor Bersama Samsat yang terdapat di kabupaten/kota juga telah melaksanakan sistem komputerisasi untuk kegiatannya dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan sistem terkomputerisasi tersebut, proses administrasi dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dapat dilakukan secara lebih tepat, cepat, dan akurat. Hal ini mengakibatkan peningkatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan juga mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan.

• Terbentuknya jaringan terpadu antar dinas-dinas.
• Meningkatkan fungsi perangkat elektronik yang sudah ada maupun yang akan dipasang untuk akses komunikasi data seperti : internet sharing, voip, video conference dan data - data maupun multimedia lainnya antar instansi Pemerintah Daerah.
• Memberikan dukungan yang optimal dalam rangka pembangunan daerah, dengan jalan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

Terlaksananya suatu sistem monitoring / pengawasan untuk dapat mengetahui keadaan disekitar ruangan dimana kamera yang terpasang terintegrasi dengan komputer yang dapat melakukan penyimpanan / perekaman gambar.

• Untuk melihat & mengetahui keadaan tempat-tempat strategis di mana kamera terpasang, baik di dalam maupun luar ruangan ( indoor dan outdoor ).
• Untuk merekam kejadian secara digital sehingga kita dapat memiliki dokumentasi kejadian yang dapat diakses dengan mudah, cepat serta tepat sasaran.
• Untuk memberikan kemudahan dalam memonitor seluruh area strategis sehingga antisipasi dapat dilakukan, baik sebelum, saat maupun setelah kejadian, karena pengawasan ini dapat dilakukan secara mesin dan atau bersama-sama.